Agar Ibu Bekerja Bisa Beri ASI Eksklusif, Ruang Laktasi Saja Belum Cukup

Ketiadaan ruang dan waktu yang cukup untuk mempompa air susu ibu (ASI) kerap menjadi kendala ibu bekerja untuk memberikan ASI eksklusif kepada buah hatinya. Namun menurut Ikatan Konselor Menyusui Indonesia (IKMI), keberadaan ruang laktasi di tempat kerja saja tidak cukup.

"Ada ruang laktasi di tempat kerja itu bagus sekali. Tapi dengan adanya ruang laktasi saja belum cukup. Sebab masih ada ibu yang memiliki masalah dengan pemberian ASI eksklusif pada anaknya yang mana itu bukan karena ada atau tidaknya ruang laktasi," kata Ketua Ikatan Konselor Menyusui Indonesia (IKMI), Fransiska Mardiananingsih, IBCLC, ketika dihubungi detikHealth pada Selasa (28/10/2014).

Selain ruang laktasi, sambungnya, sebaiknya diberikan juga konseling menyusui untuk para ibu bekerja yang sedang menyusui. Nah, konseling ini bisa diberikan di klinik perusahaan.

"Di klinik perusahaan bisa berkonsultasi juga soal laktasi. Jadi kalau ada ibu bekerja yang ada masalah terkait pemberian ASInya bisa konsultasi dan bisa segera diselesaikan," lanjut Siska.

Perlukah pemberian waktu cuti hingga 6 bulan pada karyawati yang melahirkan agar pemberian ASI eksklusif bisa berjalan dengan baik? "Kalau cuti diperpanjang tapi ibu tidak termotivasi memberikan ASI eksklusif jadinya percuma juga," ucap Siska.

"Kalau di perusahaan cuma ada ruang laktasi saja, tidak otomatis menyelesaikan kalau ada masalah sebelum mendapatkan bantuan teknis," imbuh Siska.

Read More

Bagaimana Membuat Status Gizi Balita Meningkat?

Puslitbang Gizi DepKes menemukan sebuah konsep bagaimana menanggulangi masalah kekurangan gizi pada balita. Puslitbang Gizi, Bogor, menyebutkan ada enam tahap dalam konsep yang diujicobakan melalui sebuah penelitian di Kabupaten Pandeglang, Banten.

Pertama, pengorganisasian masyarakat. Kedua, pelatihan. Ketiga, penimbangan balita. Keempat, penyuluhan gizi. Kelima, pemberian makanan tambahan. Dan keenam, penggalangan dana.

Tujuan dari penelitian itu adalah untuk menguji konsep tersebut, sehingga diharapkan dapat diperoleh suatu model pemberdayaan masyarakat untuk menanggulangi KEP (Kurang Energi Protein) pada balita. Kemudian bisa diimplementasikan ke daerah lainnya.

Uji coba dilakukan di enam desa dengan tiga kecamatan. Masing-masing desa diwakili oleh satu posyandu sebagai lokasi penelitian. Sedangkan sampel diambil oleh tokoh masyarakat yang menjadi pengurus pengentasan KEP, anak balita yang menderita KEP, dan ibu balita yang menderita KEP.

Sesuai dengan tahapan dalam konsep, awalnya dibentuk organisasi pengurus pengentasan KEP pada balita di enam desa tersebut. Pengurus di masing-masing desa terdiri dari lima orang yang mewakili beberapa unsur dalam masyarakat, mulai dari tokoh agama sampai pamong desa. Kemudian dilakukan pelatihan kepada para pengurus tersebut, yang meliputi pengetahuan gizi, penyuluhan gizi, penyelenggaraan PMT (Pemberian Makanan Tambahan), dan bagaimana cara menggalang dana untuk pengadaan PMT.

Setelah para pengurus terjun ke lapangan, dilakukanlah evaluasi hasil. Caranya dengan menimbang anak balita secara berkesinambungan setiap bulannya, selama tiga bulan. Pada awal penelitian ditemukan 87 anak balita yang menderita KEP. Kemudian semua anak balita yang menjadi sampel penelitian ini diberi makanan tambahan setiap harinya, selama tiga bulan.

Makanan tambahan dibuat oleh pengurus secara bergantian dan diberikan kepada anak serta dimakannya di rumah kader. Bila ada balita tidak datang, makanan tersebut diantar ke rumah balita yang bersangkutan oleh kader. Makanan tambahan tersebut bisa berupa bubur, kolak atau nasi dengan lauk-pauk, atau kue-kue. Yang penting asupan energi dan proteinnya per porsi mencapai 300-400 kalori dan 3.5-10 gram protein.

Pelaksanaannya sendiri bervariasi. Ada desa yang bisa menyelenggarakan 10 hari berturut-turut dan dilanjutkan dengan tiga hari sekali. Ada juga yang menyelenggarakan dua hari sekali. Sedangkan yang lainnya, dua kali seminggu dan sekali seminggu.

Ketika pemberian makanan tambahan dilakukan, pengurus harus memberikan pula penyuluhan gizi kepada ibu balita agar ada kesinambungan setelah program ini selesai.

Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa konsep ini bisa meningkatkan status gizi balita dengan tingkat keberhasilan 50%, bahkan lebih. Buktinya, pada awal penelitian terdapat 90.6% anak dengan status gizi kurang dan 9.4% anak dengan status gizi buruk. Pada akhir penelitian tidak ada lagi anak balita dengan status gizi buruk, sedangkan balita dengan status gizi kurang turun menjadi 45.3%.

Read More